Pencatatan Perkawinan dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum

Authors

  • Septiayu Restu Wulandari, Ickbal Hofifi Bairuroh, Ika Dewi Sartika Saimima, Rahmat Saputra Universitas Pelita Bangsa, Jawa Barat

Keywords:

Certainty, Law, Marriage, Registration, Itsbat

Abstract

This research aims to provide knowledge to the community regarding the importance of marriage registration in state administration. The method used by the researcher is the empirical juridical method, which is located in Sukatani District, Bekasi Regency. The community often states that marriage does not need to be registered because in the past, there was no marriage registration, whereas if traced, unregistered marriages will result in legal consequences that are detrimental to the parties involved in the marriage, especially the wife and children. Marriage registration is often considered one of the troublesome matters because it requires submitting time-consuming documents. In Article 2 paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage, it is clearly stated that every marriage must be registered in accordance with the applicable laws and regulations, as well as in the Compilation of Islamic Law, thus making marriage registration an obligation as the basis for creating welfare and legal certainty

References

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005)

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 145.

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 102.

Bairuroh, I. H., Apriyanita, T., Nurani, S. M., Wulandari, S. R., & Saputra, T. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Mantan Suami yang Tidak Memenuhi Kewajiban Nafkah Anak Perspektif Hukum Pidana. JURNAL HUKUM PELITA, 6(1), 374-390.

Imam Faishol, “Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia,” Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 8 No. 2,

Kartini Kartono, Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 6.

Kecamatan Sukatani Dalam Angka Sukatani Subdistrict In Figures 2023, Badan Pusat Statustik Kabupaten Bekasi

Khairun Nisa, H.A. Lawali Hasibuan, dan Zaini Munawir Lubis, “Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Indonesia,” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 50–59.

Liky Faisal, “Pencatatan Perkawinan dalam Konsep Negara Hukum Pancasila,” Jurnal Asas, Vol. 11 No. 1, 2019.

M. Alvin Nuzi Khairi Mazin dan Siska Lis Sulistiani, “Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama,” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2022.

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 134.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 10.

Wulandari, Septiayu Restu, Siah Khosyi’ah, and Oyo Sunaryo Mukhlas. 2023. “Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Anak Luar Perkawinan Yang Sah”. JURNAL HUKUM PELITA 4 (2):181-95. https://doi.org/10.37366/jh.v4i2.3115.

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 95.

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diputus pada tanggal 17 Februari 2012.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

https://www.bekasikab.go.id/kua-sukatani-gencarkan-gerakan-sadar-pencatatan-nikah

https://www.bekasikab.go.id/kua-sukatani-gencarkan-gerakan-sadar-pencatatan-nikah

https://sukatani-cikande.desa.id

Published

2026-05-27