Pertanggungjawaban Hukum Perbuatan Kampanye Hitam (Black Campaign) dalam Pemilu Melalui Media Sosial
Keywords:
Legal accountability, Black Campaign, General ElectionAbstract
This article examines black campaigning on social media during the general election and its legal liability. Using legislative and conceptual approaches, normative legal research is done. Primary, secondary, and tertiary legal materials are used. Legal materials are analysed descriptive-qualitatively. Black political campaigns routinely abuse social media to attain their goals. The Law on General Elections and the General Election Commission Regulation on General Election Campaigns in Indonesia govern social media use in campaigns to combat this. The Law on General Elections and the Law on Information and Electronic Transactions penalise social media black campaigning with fines and jail time. Such actions are election crimes and cybercrimes since they involve technology
References
Arief, Barda Nawawi. 2006. Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Januru. La. 2014. Analisis Wacana Black Campaign Pada Pilpres Tahun. Media Kompas. Jawa Pos Dan Kedaulatan Rakyat.
Munir, Nudirman. 2017. Pengantar Hukum Siber Indonesia. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
Topo Santoso dan Ida Budhiati. 2019. Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan. Pelaksanan Dan Pengawasan. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Venus. Antar. 2004. Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media
Alamsyah, Reza Maulana & Prahastiwi Utari. 2016. Pengaruh Kampanye Hitam (Black Campaign) Pada Pemilih Pemula (Studi Eksperimen Pengaruh Kampanye Hitam (Black Campaign) Pada Kampanye Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2014 Melalui Media Sosialisasi Dan Diskusi Terhadap Pemahaman Pemilihan Umum Dikalangan Pemilih Pemula Di SMS Negeri 1 Purworejo. Jurnal Komunikasi Massa: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Sebelas Maret. Vol. 1.
Hikmawati, Puteri. 2019. Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya. Parliamentary Review. Vol. 1. Nomor 1.
Jumhadi, Hadi. 2021. Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak. Journal Justiciabellen. Volume 01. Nomor 01.
Nisa, Candra Ulfatun. Hari Sutra Disemadi. Kholis Roisah. 2020. Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 5 No.1.
Setiawan, Andre. 2019. Analisis Yuridis Terhadap Berita Bohong (Hoax) Yang Beredar Di Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif. Dinamika Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 25. Nomor 6.
Sumartono. 2017. Konstruksi Makna Media Sosial Bagi Anggota DPRD Kota Padang. Al-‘Adalah. Vol. 20. Nomor 1.
Turistiati, Ade Tuti. 2016. Fenomena Black Campaign Dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015. Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. Vol. VIII. Nomor 2
Amalia Salabi. Perihal Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam Apa Bedanya?. 9 Oktober. 2018 https://rumahpemilu.org/perihal-kampanye-negatif-dan-kampanye-hitam-apa-bedanya/. (diakses 29 Maret 2022).
Andrian Pratama Taher. Mahfud MD Benarkan 3 Emak-emak Relawan Pepes Tak Langgar UU Pemilu. 27 Februari. 2019. https://tirto.id/mahfud-md-benarkan-3-emak-emak-relawan-pepes-tak-langgar-uu-pemilu-dhTH (diakses 28 Maret 2022).
Mula Akmal & Kiswondari. Masih Kampanye di Medsos Bisa Dijerat Pidana. 15 April. 2019. https://nasional.sindonews.com/read/1395865/12/masih-kampanye-di-medsos-bisa-dijerat-pidana-1555289961 (diakses 29 Maret 2022)





