Analisis Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
Keywords:
Efektivitas, Korupsi, Sanksi Pidana, PemerintahAbstract
Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Hal yang paling dirasakan atas akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi saat ini adalah hilangnya rasa kepercayaan rakyat terhadap pejabat pemerintahan dalam pengelolaan anggaran negara termasuk menurunnya minat investasi di Indonesia karena rumitnya pengurusan perizinan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna kegiatan berbisnis sehingga menimbulkan kesempatan bagi oknum-oknum pejabat untuk melakukan korupsi. Banyaknya pengungkapan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap pelakunya, ternyata tidak menimbulkan banyak dampak positif, sehingga tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan masih saja sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut identifikasi masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Apa faktor penyebab tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia? dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana yang efektif untuk menekan tingginya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun kesimpulan dari peneliti adalah penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan di Indonesia masih banyak dipengaruhi pertimbangan non yuridis sehingga sulit untuk mewujudkan cita kepastian hukum dalam setiap putusan pengadilannya
References
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
___________, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan, Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2008.
Edi Yunara, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut Studi Kasus), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011.
Kimberly Ann Elliot, Corruption and The Global Economy, terjemahan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.
Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
_____________, Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan (Edisi Revisi 2004), Djambatan, Jakarta, 2004.
Muladi dan Barda Nawawi Arief,. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984.
Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Oemar Seno Adji, Penyitaan Harta Kekayaan Yang Berasal Dari Tindak Pidana Kejahatan, Tru Grafika, Jakarta, 1992.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Azharul Nugraha Putra Paturusi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
Rahmat Islami, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Desa Putusan PN. Makassar No. 99/Pid.Sus/2013/PN.Mks), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.
Dewa Gede Atmaja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018.
Marwan Effendy, Penanggulangan Korupsi Secara Integral dan Sistemik, Disampaikan Pada Kuliah Umum di Universitas Sumatera Utara, Medan, 20 Januari 2011, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara.
Pusat Edukasi Anti Korupsi
www.MahkamahAgung.go.id





